KSB (Kampung Siaga Bencana)

Admin 28 Oktober 2017 19:42:39 Agenda Desa

  1. A.      PENDAHULUAN

Dalam banyak praktik pengorganisasian masyarakat tidak menutup kemungkinan muncul lembaga/organisasi baru, bahkan eksternal (pemerintah dengan berbagai program) ikut andil dalam pembentukan lembaga yang berbasis masyarakat. Dalam konteks ini terbentuknya KSB Cigentur tidak terlepas dari peran Pemerintah (Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi,Dinas Sosial Kabupaten). Pembentukan lembaga tersebut pada dasarnya merupakan salah satu upaya penjangkauan layanan dalam penanggulangan Bencana dari Kementerian Sosial.

Meskipun KSB ini diinisiasi Pemerintah tetapi juga mengakomodasikan aspirasi masyarakat setempat. Dalam konteks ini pendekatan yang dilakukan adalah dua arah yakni dari atas (top down) dan dari arus bawah (bottom Up).

 

  1. B.      Latar Belakang

 

Sebagai upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh (Comprehensif), masyarakat telah dijadikan sebagai salah satu unsur terpenting. Masyarakat sebagai basis utama dalam manajemen penanggulangan bencana. Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Di satu sisi, masyarakat sebagai aktor utama terutama selama proses penyelamatan jika sewaktu waktu terjadi bencana sampai pada tahap pemulihannya. Di sisi lain masyarakat (terutama yang tinggal di daerah rawan bencana) adalah pihak yang paling rentan menjadi korban bencana. Dalam rangka optimalisasi keterlibatan masyarakat tersebut, persoalan yang perlu dijawab adalah bagaimana menjamin efektifitas partisipasi itu sendiri. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa upaya peningkatan kapasitas partisipasi dan solidaritas diantara masyarakat dan wadah partisipasi yang semakin diperlukan dalam kerangka peningkatan peran peran masyarakat dalam penanggulangan bencana, Kementerian Sosial memfasilitasi pembentukan wadah partisipasi masyarakat yang disebut dengan Kampung Siaga Bencana (KSB)

 

Tujuan pembentukan KSB adalah:

  1. memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana;
  2. membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksisosial  anggota masyarakat;
  3. mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana;
  4. menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan;
  5. mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Kebijakan ini lebih menekankan pada aspek penguatan dan pengorganisasian masyarakat. Dalam implementasi lebih lanjut, yang diperlukan adalah perlunya sinkronisasi program agar tidak terjadi kerancuan dalam implementasi program,dimana penanggulangan bencana merupakan faktor penting. Operasionalsasi dari keputusan Permensos dimaksud telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 193/LJS/X/2011 tentang Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana (KSB). Sejak dikeluarkan Permensos tersebut telah terbentuk sekitar 119 KSB yang tersebar di seluruh Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana kondisi KSB yang telah terbangun, bagaimana internalisasi KSB di tengah masyarakat khususnya dalam Pengurangan Risiko Bencana di lokasi yang dikategorikan sebagai rawan bencana.

Inernalisasi KSB Di Lingkungan Masyarakat

 

Pengelolaan manajemen dalam penyelengaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh tidak hanya terkonsentrasi pada pasca (bagaimana menangani korban bencana), tetapi konsentrasi pengelolaan bencana lebih besar di titik beratkan pada pra bencana yang lebih dikenal dengan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Dalam PP No 21/2008 Pasal 2 disebutkan, bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Pengertian tentang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam pasal tersebut mengindikasikan (1) pentingnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana; (2) pentingnya keterlibatan dari berbagai aktor dalam penanggulangan bencana; dan (3) tindakan penanggulangan bencana terdiri dari kondisi normal (tidak terjadi bencana), tindakan pada saat terjadi bencana, dan tindakan setelah bencana.  Dalam kerangka peningkatan peran masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, masyarakat mempunyai hak sebagaimana termaktub dalam UU no.24/2007 pasal 26 ayat (1) huruf  b masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan huruf c. masyarakat mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

pemerintah telah menyelenggarakan program pengembangan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Program pemerintah tersebut antara lain:

1.Kampung Siaga Bencana (KSB)

Kampung Siaga Bencana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 128 tahun 2011 disebutkan KSB merupakan wadah yang berbasis masyarakat.Wadah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai lembaga dan/atau organisasi. Meskipun KSBtersebut dibentuk/diinisiasi oleh pemerintah, namun esensi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menentukan kedudukan lembaga sesuai dengan aspirasi masyarakat yang hendak dibentuk. Dalam Petunjuk teknis Kampung Siaga Bencana (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI, 2012, hal. 33) dijelaskan bahwa Kedudukan

KSB berada ditingkat Kecamatan/ Kelurahan/Desa/Dusun dalam wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditentukan secara bersama pada saat pembentukan keanggotaan Tim KSB.

 

V.Penutup

Kampung Siaga Bencana (KSB) telah dijadikan sebagai salah satu basis kekuatan dan mempunyai posisi yang setrategik dalam penanggulangan bencana alam. KSB dapat berfungsi sebagai akses dan aset (baik bagi pemerintah maupun masyarakat) dalam penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial. Kondisi ini tercermin dari (1) legitimasi KSB di lingkungan

masyarakat yang ditunjukkan dengan motivasi dan partisipasi mayarakat penyelenggaraan KSB;

(2) kinerja KSB dalam: (a) Penyadaran (awareness) tentang bahaya (risiko bencana) dan tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat (baikdalam kondisi normal maupun jika suatu

saat terjadi bencana); (b) Pemetaan Daerah Rawan Bencana; (c) membangun jaringan (mitra

19 kerja) baik secara individu maupun kelembagaan dengan lembaga yang mempunyai konsentrasi kegiatan dalam penanggulangan bencana. Dalam arti yang lebih luas, sebagai wadah partisipasi masyarakat yang telah terorganisasi, KSB dapat dijadikan mitra kerja instansi penmerintah maupun non pemerintah yang mempunyai jangkauan pelayanan (penanggulangan

bencana) sampai di tingkat desa. Dalam kerangka optimalisasi peran KSB untuk pengurangan risiko bencana, pengetahuan dan keterapilan serta kerjasama antara KSB dengan lembaga (baik pemerintah maupun non pemerintah) dan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan faktor penting yang harus selalu di tingkatkan. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja KSB ini antara lain dapat dicapai dengan:  Anggota KSB adalah masyarakat mengabdikan di wilayah yang relatif berbahaya. Oleh karena itu mereka perlu didukung dengan jaminan sosial dan peralatan keselamatan dalam penanggulangan bencana.

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar