.png){kind=logo}
Cigentur – Untuk meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Pedesaan Khususnya di Wilayah Desa Cigentur, Kecamatan paseh, Kabupaten Bandung Jawa Barat diperlukan sarana, infrastruktur pendukung diantaranya pembangunan sarana jalan sebagai media transportasi masyarakat yang cukup memadai.
Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari rasa solidaritas, tenggang rasa dan kebersamaan baik dalam segi kemasyarakatan maupun dalam hal apapun termasuk kelancaran roda perekonomian pedesaan, oleh karena itu perlu ditingkatkan dari segi pemberdayaan masyarakat pedesaan dan penataan lingkungan akan terwujud apabila dukungan dari semua pihak baik pemerintah desa maupun dukungan dari warga desa
Pemerintahan Desa Cigentur mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 tahap II untuk Hotmix Jalan Gang Kp. Bakung sebesar Rp. 49.378.700,- Dengan Volume 245 x 1,2 meter, yang berlokasi di dusun I, yaitu Kp. Bakung RT. 005 RW. 02, Selasa (10/09/2019)
Kepala Desa Cigentur H. Hidayat, mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus membangun infrastruktur desa. dana desa tahap pertama, Kedua dan Ketiga diperuntukkan untuk membangun jalan hotmix sebagai upaya menunjang aktivitas masyarakat dan penghubung jalan lingkungan.
Pihaknya meminta kepada masyarakat berperan pro-aktif mendukung pelaksanaan pekerjaan itu. sebab menurutnya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat.
Desa saat ini punya anggaran lumayan besar, tetapi bukan berarti semua berpangku tangan, peran aktif masyarakat terus mutlak diperlukan, pemuda juga harus tampil mempersiapkan diri untuk menjadi penerus kepemimpinan dan pelaku pembangunan di masa mendatang. tuturnya.
Sementara itu Dede Hamzah Ketua LPMD, mengatakan, akses jalan Lingkungan di wilayah dusun I tersebut begitu penting, guna mendukung perekonomian desa dan Penataan Lingkungan.
Konsep desa membangun dengan keterlibatan masyarakat, desa sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek, dimana perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pemerintah desa lah yang mengaturnya.
“Artinya desa kini sudah punya otoritas sendiri, membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat,” tutur Dede Hamzah.