MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BARU

Pewarta Desa Cigentur – Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah menyelesaikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 199 desa, Sabtu 26 Oktober 2019.

Otomatis, kepala desa terpilih pasti sudah terfikirkan apakah harus mengganti perangkat ke pemerintahan desa yang baru atau tetap memakai pemerintahan yang lama.

Belakangan, Dinas terkait Kabupaten Bandung, tidak mempermasalahkan pergantian perangkat desa. Hanya saja harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.

Semua itu ada aturannya, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbup, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa.

Proses pemberhentian atau pengangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa).

Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Nomor 83 Tahun 2015).

Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru, terlebih dulu harus memberhentikan perangkat desa yang lama.

Sesuai mekanisme yang berlaku, pengangkatan perangkat desa yang baru, diharuskan mendapatkan surat rekomendasi dari kantor kecamatan setempat.

Untuk pemberhentian perangkat desa itu ada dua jenis, salah satunya orangnya telah meninggal dunia dan diberhentikan oleh kepala desa (kades).

Berkaitan dengan Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada Pasal 4 (1) disebutkan, Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

• Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dar seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; 
• Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
• Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
• Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
• Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
• Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
• Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
• Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Setiap desa yang sudah melakukan Pilkades supaya transparan kepada masyarakat dalam melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru. Karena kepala desa mempunyai kewenangan penuh terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa yang baru.