Perceraian Wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perceraian WNI diluar wilayah NKRI wajib dicatatkan di Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan RI dan apabila Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh perwakilan RI setempat. Perwakilan RI mencatat dalam buku register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan ...

KEPALA DESA CIGENTUR KABUPATEN BANDUNG PERATURAN KEPALA DESA CIGENTUR NOMOR 1 TAHUN 2019   TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  KEPALA DESA CIGENTUR   Menimbang   : a.  Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal  5 Peraturan Desa Cigentur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cigentur ...

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Persyaratan ...

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2018 Dalam rangka melaksankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.   Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018 ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. [Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan ...

KEPALA DESA CIGENTUR PERATURAN DESA CIGENTUR KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG NOMOR :  3 TAHUN 2016                                                                                                     TENTANG PEMBENTUKAN ...

PEMILU SERENTAK, RABU 17 APRIL 2019, AYO KE TPS !!!! | Informasi Audio Visual KPU RI    ...

Posyandu sebagai baseline yang paling bawah dalam mencipkan masyarakat Sehat haruslah menjadi ujung tombak pemerintah desa untuk mensehatkan warganya sehingga paling tidak pemerintah desa dapat membantu Dinas Kesehatan, yang  dimasing-masing daerah sudah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Lintas sektoral untuk mewujudkan mimpi bersama.   Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu adalah salah satu fasilitas pendukung dan penunjang kualitas kesehatan yang cukup krusial. Maka dari itu  sarana pendukungnyapun harus dipenuhi guna menunjang kegiatan ...

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa "Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa" Latar Belakang Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan suatu penghargaan bagi daerah khususnya desa untuk dapat mempercepat pembangunan pada tingkat desa. "Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah untuk membangun dari pinggiran (Nawacita), dimana paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan desa adalah lebih menekankan pada prinsip partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna, Penyelenggara ...